JK Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran, Dukung Prabowo Jaga Defisit APBN 3%

Jusuf Kalla. (Sumber: Dani/Pesantrends)

Pesan News, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal usulan dari sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi 3%. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan menjaga defisit APBN tetap di level 3%.

Berarti, kata dia, pemerintah tetap harus mengurangi alokasi belanja untuk menjaga defisit tersebut tetap berada di bawah 3%. Namun, dia menilai, pemerintah tak boleh mengurangi alokasi belanja transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Sebab kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan. Sehingga kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," ujar Jusuf Kalla dalam konferensi pers, dikutip Senin (06/04/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah hanya akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit anggaran negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dalam situasi darurat. Ia menegaskan tetap berkomitmen pada disiplin fiskal dan menilai Indonesia harus “hidup sesuai kemampuan.”

Dalam sebuah wawancara di kediamannya, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan menyetujui peningkatan defisit secara sementara di atas 3% dari PDB jika harga minyak tetap tinggi dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan pandemi Covid-19, ketika defisit anggaran Indonesia melampaui batas hukum selama dua tahun untuk memungkinkan belanja darurat. Ia menyebut batas defisit sebagai “alat yang baik untuk mendisiplinkan diri,” dan mengatakan Indonesia tidak memiliki rencana untuk merevisinya kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

“Tapi saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” kata Prabowo dalam pernyataan resminya belum lama ini. “Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya agak kuno.”

Perlu diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perubahan sementara pada batas defisit sebagai salah satu opsi untuk menghadapi lonjakan harga minyak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperingatkan bahwa defisit anggaran bisa melebar hingga 3,6% dari PDB jika harga minyak rata-rata mencapai US$92 per barel tahun ini tanpa adanya pemangkasan belanja.